Kasus Restoran di Jakarta Selatan Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penetapan Tersangka Harus Berdasarkan Bukti yang Kuat

Kasus Restoran di Jakarta Selatan Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penetapan Tersangka Harus Berdasarkan Bukti yang Kuat

Jakarta Selatan - Perkara yang terjadi di salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan pada Mei 2025 menjadi perhatian publik setelah video dan informasi terkait insiden tersebut viral di berbagai platform media sosial. Kasus yang awalnya diduga berawal dari persoalan pembayaran pesanan makanan itu kemudian berkembang menjadi polemik hukum setelah pihak yang mengaku mengalami kerugian justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Peristiwa tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit warganet maupun pengamat hukum yang mempertanyakan konstruksi hukum dalam perkara tersebut, terutama terkait dasar penetapan tersangka terhadap pihak yang sebelumnya dianggap sebagai korban atau pihak yang dirugikan dalam sengketa yang terjadi di lokasi usaha tersebut.

Perdebatan semakin meluas karena kasus ini dianggap menyentuh aspek mendasar dalam sistem peradilan pidana, yakni bagaimana aparat penegak hukum menentukan status hukum seseorang berdasarkan alat bukti dan fakta yang diperoleh selama proses penyelidikan maupun penyidikan.

Menanggapi berkembangnya perhatian publik terhadap perkara tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa setiap penetapan tersangka harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berdasarkan standar pembuktian yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana.

“Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, status tersangka tidak boleh diberikan secara sembarangan. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada proses penyidikan yang objektif serta didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Menurutnya, ketika suatu perkara melibatkan konflik antara dua pihak yang memiliki versi kejadian berbeda, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian peristiwa sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Ia menjelaskan bahwa penyidik memiliki kewajiban untuk menilai fakta secara utuh, mulai dari kronologi kejadian, keterangan para saksi, rekaman elektronik apabila tersedia, hingga alat bukti lain yang relevan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

“Penyidikan tidak boleh hanya melihat satu bagian dari peristiwa. Semua fakta harus diuji secara objektif agar dapat diketahui siapa yang melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum dan sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing pihak,” katanya.

Andi Akbar Muzfa menilai bahwa sengketa yang bermula dari persoalan pembayaran dalam hubungan transaksi pada dasarnya lebih dekat dengan ranah hukum perdata, khususnya apabila berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran atau pelaksanaan suatu perjanjian antara para pihak.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa suatu perkara dapat berkembang ke ranah pidana apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya unsur lain yang memenuhi ketentuan tindak pidana, seperti penganiayaan, pengancaman, perusakan, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.

“Dalam praktiknya, satu peristiwa dapat memiliki aspek perdata sekaligus aspek pidana. Karena itu, penyidik harus mampu memisahkan secara jelas mana persoalan yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata dan mana yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana,” jelasnya.

Menurut Andi Akbar Muzfa, polemik yang muncul dalam perkara ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proses penegakan hukum, terutama ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik secara luas.

Ia menilai bahwa masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penanganan suatu perkara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

“Ketika sebuah perkara menjadi sorotan nasional, keterbukaan informasi yang proporsional sangat diperlukan. Transparansi bukan hanya untuk menjelaskan proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa hukum Indonesia juga menyediakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah upaya praperadilan, yang memberikan ruang bagi seseorang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, maupun tindakan hukum lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balances dalam hukum acara pidana yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara sekaligus memastikan setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum.

“Apabila ada pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atau menilai proses penetapan tersangka tidak sesuai prosedur, maka hukum telah menyediakan mekanisme pengujian melalui praperadilan. Ini merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi dan prinsip negara hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan harus diperlakukan sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Andi Akbar Muzfa, opini yang berkembang di media sosial tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

“Perdebatan publik merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Namun pada akhirnya, penentuan benar atau tidaknya suatu perbuatan tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang sah, bukan semata-mata pada persepsi yang berkembang di ruang publik,” katanya.

Ia berharap penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel sehingga menghasilkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Yang paling penting adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan opini atau persepsi tertentu. Dengan cara itulah keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat tetap terjaga,” tutup Andi Akbar Muzfa, S.H. (Melani Lee, 22/05).