Kasus Chromebook Kemendikbudristek Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Tetap Dijaga

Kasus Chromebook Kemendikbudristek Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Asas Praduga Tak Bersalah Harus Tetap Dijaga

Republik Millenial - Perkembangan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi perhatian publik nasional. Perkara yang berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan tersebut ramai diperbincangkan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 setelah sejumlah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk munculnya nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam berbagai pemberitaan media.

Kasus ini menjadi sorotan karena proyek pengadaan perangkat teknologi tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia. Di tengah berkembangnya proses penyelidikan, muncul beragam spekulasi dan opini publik mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum pidana yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Dalam negara hukum, setiap orang yang disebut, diperiksa, maupun diduga memiliki keterkaitan dengan suatu perkara tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Menurutnya, perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan opini publik ataupun pemberitaan yang berkembang di ruang digital. Seluruh dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Setiap unsur pidana harus dibuktikan secara komprehensif. Tidak cukup hanya dengan asumsi atau dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan memiliki peran penting untuk menguji seluruh fakta hukum yang ada,” jelasnya.

Andi Akbar Muzfa menilai bahwa proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Namun demikian, karena menggunakan anggaran negara, seluruh proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah telah memiliki kerangka hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta berbagai perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

“Setiap pengadaan yang menggunakan keuangan negara harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, maka mekanisme hukum harus berjalan untuk menguji dan memastikan apakah benar terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur pidana,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan antara kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan persoalan administratif dengan tindakan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tidak semua kebijakan yang kemudian menimbulkan perdebatan otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan proses pemeriksaan yang cermat untuk menilai apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, maupun kerugian negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

“Dalam praktik hukum, terdapat perbedaan yang harus dipahami antara kesalahan administratif, kesalahan prosedural, dan tindak pidana korupsi. Karena itu, seluruh fakta harus diuji secara objektif melalui proses hukum yang transparan dan independen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa perkara Chromebook dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya pada sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang profesional dan tidak tebang pilih merupakan syarat utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara maupun sistem peradilan.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati hak-hak hukum setiap pihak yang terlibat. Transparansi, independensi, dan objektivitas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum,” tegasnya.

Menurut Andi Akbar Muzfa, masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional tanpa tekanan opini yang berlebihan. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara adil serta menghasilkan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada akhirnya, tujuan utama penegakan hukum bukan sekadar mencari pihak yang bersalah, tetapi memastikan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat terwujud. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijaga sampai seluruh proses hukum selesai dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” tutup Andi Akbar Muzfa, S.H. (Salsa, 20/05)