Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan FH UI Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penanganan Harus Objektif dan Menjaga Hak Semua Pihak

Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan FH UI Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Penanganan Harus Objektif dan Menjaga Hak Semua Pihak

Depok, Jawa Barat - Dugaan pelecehan seksual yang mencuat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) pada Mei 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan dalam grup percakapan mahasiswa di media sosial. Isi percakapan yang viral tersebut memicu kecaman dari berbagai kalangan karena dinilai mengandung muatan yang tidak pantas, merendahkan martabat perempuan, dan diduga mengarah pada bentuk pelecehan seksual secara verbal.

Kasus ini dengan cepat menjadi perbincangan luas di ruang publik, khususnya di kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati pendidikan, hingga pegiat perlindungan perempuan. Banyak pihak menilai bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai candaan atau dinamika komunikasi antar mahasiswa, melainkan harus dilihat dalam perspektif etika, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap korban.

Perkembangan kasus tersebut juga kembali mengingatkan publik bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas akademik, tetapi juga bagaimana kampus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.

Menanggapi polemik yang berkembang, Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H. menegaskan bahwa setiap dugaan pelecehan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital, harus disikapi secara serius, namun tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan kehati-hatian dalam proses penanganannya.

“Setiap dugaan pelecehan seksual perlu ditangani secara profesional dan proporsional. Di satu sisi korban harus mendapatkan perlindungan yang memadai, namun di sisi lain proses pemeriksaan juga harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Menurutnya, fenomena yang berkembang di era digital menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan tidak selalu terjadi melalui kontak fisik. Komunikasi verbal, percakapan elektronik, komentar di media sosial, maupun percakapan dalam grup digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius apabila mengandung unsur penghinaan seksual, objektifikasi, atau perendahan martabat seseorang.

Karena itu, ia menilai setiap informasi yang beredar harus ditelaah secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks percakapan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun lingkungan akademik secara keseluruhan.

“Tidak semua percakapan yang viral otomatis memenuhi unsur tindak pidana. Namun apabila terdapat unsur yang menyerang kehormatan seksual seseorang atau menimbulkan rasa tidak aman dan merendahkan martabat korban, maka hal tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian serius dan ditangani melalui mekanisme yang tersedia,” katanya.

Andi Akbar Muzfa menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menurutnya, kehadiran UU TPKS menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang lebih luas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk tindakan yang tidak selalu berbentuk kekerasan fisik tetapi dapat menimbulkan penderitaan psikologis, rasa takut, atau kerugian terhadap korban.

“Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual saat ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik. Bentuk-bentuk pelecehan yang dilakukan melalui komunikasi verbal maupun media elektronik juga dapat menjadi perhatian dalam penegakan hukum apabila memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain aspek hukum pidana, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan institusional yang besar dalam menjaga lingkungan akademik agar tetap aman bagi seluruh civitas akademika.

Menurutnya, kampus tidak boleh hanya berperan sebagai institusi pendidikan yang fokus pada aspek akademik semata, tetapi juga harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan perlindungan terhadap setiap individu.

“Perguruan tinggi memiliki kewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi mahasiswa. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan pelanggaran etika maupun pelecehan seksual, institusi pendidikan harus hadir melalui mekanisme internal yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak perguruan tinggi saat ini telah memiliki perangkat dan kebijakan internal untuk menangani dugaan kekerasan seksual, termasuk mekanisme pelaporan, investigasi etik, hingga pemberian perlindungan kepada korban selama proses pemeriksaan berlangsung.

Karena itu, menurutnya, penyelesaian kasus di lingkungan kampus tidak selalu harus langsung dipandang sebagai persoalan pidana, melainkan dapat terlebih dahulu ditangani melalui mekanisme etik dan disiplin internal sepanjang tetap memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur tindak pidana, maka proses hukum tetap dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Andi Akbar Muzfa juga mengingatkan pentingnya menghindari praktik penghakiman publik yang kerap muncul ketika suatu kasus menjadi viral di media sosial. Menurutnya, opini publik sering kali terbentuk lebih cepat dibandingkan proses pemeriksaan yang sebenarnya masih berlangsung.

“Prinsip perlindungan terhadap korban harus dijaga, tetapi pada saat yang sama setiap orang juga berhak memperoleh proses hukum yang adil. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati agar tidak langsung menyimpulkan suatu perkara sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyebaran tangkapan layar percakapan digital yang belum diverifikasi secara menyeluruh juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru, terutama apabila menyangkut privasi, manipulasi informasi, atau penyebaran data tanpa izin.

Menurutnya, keseimbangan antara perlindungan korban, penghormatan terhadap hak terlapor, dan penegakan hukum yang objektif merupakan kunci utama dalam menangani perkara-perkara yang sensitif seperti dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Lebih jauh, Andi Akbar Muzfa menilai bahwa peristiwa ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi dunia pendidikan tinggi untuk memperkuat pendidikan karakter, etika komunikasi, serta kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

“Kampus merupakan tempat lahirnya generasi intelektual dan calon pemimpin masa depan. Karena itu, penghormatan terhadap martabat manusia, etika berkomunikasi, dan kesadaran hukum harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pendekatan yang objektif, transparan, dan berkeadilan dalam menangani kasus tersebut agar tercipta kepastian hukum sekaligus lingkungan akademik yang lebih aman dan bermartabat.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap laporan atau dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, tidak ditutup-tutupi, dan tetap menghormati hak semua pihak. Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan maupun sistem hukum dapat tetap terjaga,” tutup Andi Akbar Muzfa, S.H.

(Meisya Lim, 21/05)